Konflik Kepentingan dan Penundaan Laga Persija vs Persib

Editorial

by Ardy Nurhadi Shufi

Ardy Nurhadi Shufi

Pemimpin Redaksi | Pesepakbola Tarkam | Juru Taktik
ardynshufi@gmail.com

Konflik Kepentingan dan Penundaan Laga Persija vs Persib

Regulasi Liga 1 2018 memang mengatur soal penundaan jadwal pertandingan. Tertera pada bab Peserta, Jadwal dan Kompetisi, bisa dikatakan penundaan laga antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang awalnya akan digelar Sabtu, 28 April 2018, sudah sesuai regulasi. Akan tetapi sesuai regulasi saja sebenarnya tidak cukup meng-clear-kan pokok permasalahan.

Sesuai regulasi, pihak Persija sudah mengajukan pengunduran jadwal melawan Persib sejak tanggal 20 April, yang kemudian diterima PT LIB sebagai penyelenggara liga pada 23 April. Pada regulasi Liga 1, permohonan perubahan jadwal pertandingan boleh diajukan paling lambat 7 hari sebelum pertandingan dilaksanakan.

"Karena alasan perizinan, klub dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal pertandingan pada 7 hari sebelum hari pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB," bunyi aturan permohonan perubahan jadwal tersebut.

Persija mengajukan pengunduran jadwal H-8 pertandingan setelah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Seperti pada poin di atas, perubahan jadwal diperkenankan jika terkait masalah perizinan. Selain itu, sebenarnya ada beberapa faktor lain yang bisa membuat sebuah laga ditunda, yakni terkait kebijakan siaran langsung televisi, force majeure, dan agenda nasional.

Alasan pihak kepolisian tidak menyanggupi keamanan pada laga Persija vs Persib dikarenakan akan adanya hari besar nasional yakni Hari Buruh Nasional, pada 1 Mei. Di sinilah letak permasalahan yang membuat penundaan laga antara Persija vs Persib ini memicu perdebatan.

Hari Buruh (1 Mei) dan laga Persija vs Persib (28 Mei) adalah agenda yang sudah ada sejak jauh hari. Artinya, sejak awal, seharusnya, pihak PT LIB yang membuat jadwal mengetahui potensi "bentrok" seperti yang terjadi sekarang.

Tapi PT LIB tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Bagaimanapun laga Persija vs Persib, sepanas apa pun tensi pada laga ini, ini tetaplah sebuah pertandingan sepakbola. Sebuah pertandingan sepakbola seyogyanya tidak menjadi ancaman bagi keamanan khalayak.

Perselisihan kedua suporter kesebelasan memang tidak bisa dielakkan sebagaimana yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun ketidakmampuan keamanan menjamin laga Persija vs Persib ini berjalan sesuai rencana justru mempertegas polarisasi suporter.

Rivalitas Jakmania dan bobotoh memang sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak korban yang jatuh, bahkan sudah sampai menewaskan suporter. Masuk akal jika penanganan terhadap laga ini lebih dari biasanya. Di belahan dunia mana pun, di laga-laga bertensi tinggi pasti disertai level pengamanan yang berbeda.

Justru di situlah arti penting duel Persija vs Persib ini digelar sesuai jadwal. Pertama, untuk memperlihatkan wibawa dan kemampuan aparat keamanan untuk menangani massa. Toh antara 28 April dan 1 Mei bukanlah tanggal yang persis berhimpitan. Ada jeda yang, walaupun tidak luas, namun sebetulnya cukup memadai.

Kedua, penundaan jadwal ini sama sekali tidak membantu meredakan ketegangan dan polarisasi suporter. Penundaan ini hanya merawat tensi menjadi lebih panjang dan—tidak bisa tidak—memberi “amunisi” untuk saling mencurigai, saling ejek, dan bahkan saling menghina. Spekulasi-spekulasi terkait penundaan ini pun pada akhirnya melebar ke mana-mana.

Setidaknya ada tiga opsi lain yang bisa diambil pihak PT LIB selain menunda pertandingan. Pertama, pertandingan dipindah ke lokasi yang lebih siap. Kedua, pertandingan tetap sesuai jadwal akan tetapi digelar tanpa penonton. Ketiga, Persija dinyatakan kalah WO karena tidak mampu menjalan pertandingan sesuai jadwal.

Tiga opsi itu semuanya merugikan Persija. Oleh karenanya dari sisi Persija bisa dimengerti jika mereka berusaha menunda pertandingan dan menggeser ke tanggal yang lain. Persib sendiri tidak agresif menyikapi isu ini dan bahkan—kendati kecewa—menerima walaupun secara resmi belum mendapatkan keputusan penundaan ini.

"Yang mengusulkan kan pihak keamanan, kita harus sepakat, menghormati keputusan, karena izin keamanan dari kepolisian," kata Media Officer Persib, Irfan Suryadiredja, dikutip dari Simamaung.

***

Jadwal berubah, pertandingan diundur, atau rekomendasi dari kepolisian tidak keluar sebenarnya sudah menjadi hal biasa di sepakbola Indonesia. Sudah pasti situasi itu menjengkelkan. Wajar saja jika banyak yang kesal.

Situasinya menjadi lain sekarang karena berbagai potensi konflik kepentingan. Joko Driyono (Sekjen PSSI yang sekarang menjadi Plt. Ketua Umum) dan Tigor Shalom (petinggi PT LIB) adalah pemilik Persija melalui PT Jakarta Indonesia Hebat. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin juga menjadi Dewan Pembina Persija. Salah satu shareholder terbesar Persib Bandung, Glenn Sugita, adalah juga petinggi PT LIB. Fakta-fakta di atas adalah material yang empuk untuk dijadikan dasar saling curiga-mencurigai.

Jika pertandingan digeser ke tempat netral, atau digelar di GBK tanpa penonton, apalagi jika WO, hampir pasti keberadaan Glenn Sugita akan dipakai untuk menyerang Persib. Jika jadwal pertandingan dimundurkan, posisi Joko Driyono dan Wakapolri di Persija niscaya menjadi argumen untuk menyerang Persija. Pernyataan Gede Widiade soal pertandingan akan digeser menjadi 3 Mei, yang ia ucapkan sepihak dengan mendahului PSSI atau PT LIB, sama sekali tidak membantu dan malah kian mempertajam kecurigaan dan polarisasi.

Hal itu sudah terjadi kemarin. Tagar #PersijaTakutKalah dengan segera dibalas dengan #PersibTakutWO—sudah pasti dengan menyeret posisi Jokdri dan Glenn di PSSI/Persija dan PT LIB/Persib. Masing-masing punya dalil dan argumen, walau kali ini posisi Persija memang lebih terpojok karena berstatus tuan rumah yang harus menyelenggarakan pertandingan. Orang-orang dalam posisi netral bisa menilai mana yang bermasalah kali ini, namun dalam “perang opini” sesungguhnya tidak penting mana yang benar, yang penting adalah: siapa meyakini apa.

Orang di PSSI boleh ngomong apa saja, termasuk bicara soal tidak adanya konflik kepentingan saat sejumlah petinggi mereka menikmati rangkap posisi dan jabatan. Namun akar rumput menyikapinya secara berbeda: orang-orang yang rangkap jabatan itu sesungguhnya ikut menyediakan minyak kepada massa yang sudah lama memendam sekam.

Komentar