Polemik Venue Final Piala Presiden dan Ujian bagi Sepakbola Indonesia

Editorial

by Ardy Nurhadi Shufi

Ardy Nurhadi Shufi

Pemimpin Redaksi | Pesepakbola Tarkam | Juru Taktik
ardynshufi@gmail.com

Polemik Venue Final Piala Presiden dan Ujian bagi Sepakbola Indonesia

Final Piala Presiden 2015 yang mempertemukan Sriwijaya FC dan Persib Bandung resmi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2015. Sebelum palu pengesahan diketuk, penunjukkan  venue ini langsung melahirkan polemik dalam negeri.

Banyak yang tak setuju jika pertandingan ini digelar di Jakarta. Rivalitas antara suporter Persib Bandung dan Persija Jakarta yang tak ada habisnya, dikhawatirkan bakal memicu kerusuhan dan sejumlah hal yang tak diinginkan.

Pendukung Persija Jakarta, Jakmania, sudah menyatakan penolakannya atas rencana penyelenggaraan final Piala Presiden di GBK. Alasannya serupa: Keberadan Viking Bandung ditakutkan bakal menjadi permasalahan tersendiri.

“Ini soal keamanan,” ujar ketua The Jakmania, Richard Ahmad, seperti yang ditulis harian Republika. “Kita (The Jakmania) juga punya sejarah buruk (dengan Viking). Kami mengusulkan pertandingan tidak digelar di Jakarta.”

Atas segala ketidakpastian venue pertandingan, buat saya, kesiapan pihak penyelenggara memang patut dipertanyakan. Bagaimana bisa venue pertandingan baru bisa ditentukan beberapa hari menjelang pertandingan?

Idealnya, pihak penyelenggara sudah harus mempersiapkan segalanya sejak awal, bahkan sebelum turnamen dimulai. Hal-hal vital, seperti tempat diselenggarakannya pertandingan, seharusnya sudah ditentukan sejak awal.

Jika tidak demikian, apa bedanya dengan penyelenggaraan turnamen atau kompetisi yang sudah-sudah?

Baca juga

Liga (di) Indonesia sebagai Indonesian Tergantung League?


Jika Bisa Inkonsisten, Ngapain Harus Konsisten?


Final IIC 2014? Basi, Madingnya Udah Terbit!



Tak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya gesekan antara suporter Persib dan Persija memang sangat besar. Tapi seandainya pihak penyelenggara sudah mempersiapkannya sejak awal, termasuk izin pengamanan laga final, kebingungan dalam menentukan venue tak perlu terjadi.

Kesebelasan yang bakal bertanding pun perlu mendapatkan kepastian di mana pertandingan bakal digelar. Hal ini terkait dengan persiapan kesebelasan, seperti akomodasi, jadwal latihan, dan persiapan teknis lainnya.

Pada dasarnya, siapapun berhak untuk menggunakan stadion untuk bertanding, termasuk Persib yang rencananya akan bermain di Jakarta. Tapi di samping itu, siapapun juga berhak melarang kesebelasan lain berlaga di stadion kebanggaannya: seperti Jakmania yang melarang Persib berlaga di GBK.

Hal semacam ini sebenarnya bukan barang baru di ranah sepakbola. Venue Copa del Rey 2015 pun menghadirkan polemik. RFEF sebagai federasi sepakbola Spanyol, merencanakan partai final antara Barcelona dan Athltetic Bilbao diselanggarakan di kandang Real Madrid, Santiago Bernabeu.

Masalahnya, Real Madrid tak ingin melihat Barcelona juara di Bernabeu. Florentino Perez, menolak laga final digelar di Bernabeu. Penolakan presiden klub Madrid itu mendapat dukungan dari salah satu legenda Real Madrid, Guti Hernandez. Konon, penolakan ini juga disangkutpautkan dengan penolakan yang dilakukan Barcelona saat final final Copa del Rey yang mempertemukan Real Madrid dan Real Zaragoza.

“Final Copa del Rey harusnya tak digelar di Bernabeu. Mengapa Madrid tak bisa melawan Real Zaragoza di Camp Nou? Lalu mengapa Madrid harus memberikan izin? Kita semua sudah dewasa, tapi untuk beberapa hal, kami harus memikirkan diri sendiri dan memutuskan bahwa Bernabeu adalah milik kami,” ujar Guti.

Akibat berbagai penolakan, laga final itu pun akhirnya digelar di stadion multi-events Olimpic Lluis Companys, Barcelona.

Namun kasus penolakan yang dilakukan Madrid waktu itu berbeda dengan kasus yang terjadi di final Piala Presiden saat ini. Kedua penolakan tersebut dapat direalisasikan dengan mudah karena stadion dimiliki oleh klub. Sementara stadion GBK milik pemerintah. Artinya, ketika pemerintah mengizinkan laga digelar, maka laga tersebut pasti digelar. Walaupun sampai batas tertentu mengklaim GBK sebagai milik Persija / Jakmania tidak dapat disalahkan.

Larangan yang diteriakkan The Jakmania memang lebih mengedepankan keselamatan pemain, staf dan para pendukung Persib. Tak ada yang salah dengan kekhawatiran macam itu. Karenanya, yang menjadi persoalan utama saat ini adalah bagaimana kesiapan keamanan itu tersendiri.

Untuk melancarkan jalannya pertandingan, maka pihak keamanan perlu mencari strategi untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang mungkin terjadi, seperti ‘Bubble Match’ di Inggris.

Perlu diingat, Piala Presiden bukanlah turnamen resmi. Ia hanya turnamen hiburan yang diselenggarakan di tengah-tengah hukuman FIFA yang sekarang sedang ditanggung. Jangan karena kegagalan di turnamen macam ini, partai-partai krusial yang melibatkan sepakbola Indonesia, jadi terkena imbasnya.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan (seperti tawuran saat Persib juara di Senayan), dalam hal ini kepolisian, harus berani mengambil tindakan tegas yang menimbulkan efek jera. Kecenderungan selama ini, pihak keamanan dan penyelenggara selalu mengalah pada suporter. Akibatnya tak main-main, sebagian suporter merasa diperbolehkan untuk melakukan apapun yang mereka mau.

Sepakbola adalah olahraga nomor satu di Indonesia. Rivalitas antar suporter pun merupakan bagian dari sepakbola. Inilah yang harus disadari oleh pihak keamanan. Dalam sepakbola, upaya mengenyahkan rivalitas ibarat menjaring angin. Sia-sia, tak masuk akal.

Tak ada yang bisa menyanggah bahwa persinggungan antara Viking dan Jakmania seringkali mempertaruhkan nyawa. Makanya, prosedur keamanan yang semaksimal mungkin harus menjadi hal yang paling dipersiapkan. Segala hal buruk yang terjadi di masa lalu, seharusnya memberikan gambaran tentang apa-apa saja yang harus dikerjakan pihak keamanan dan penyelenggara di lapangan nanti.

Namun demikian, terlepas dari segala hal yang masih harus dipertanyakan, jangan-jangan keputusan panitia untuk tetap menggelar pertandingan ini di Jakarta merupakan pertanda baik. Siapa tahu, keputusan ini merupakan bukti kalau pemerintah dan penggiat sepakbola sedang berupaya untuk menyingkirkan hal-hal buruk yang selama ini bercokol di ranah ini. Ketakutan menghukum kelompok suporter manapun yang memicu kerusuhan, pelarangan pertandingan dengan alasan keamanan yang sebenarnya merupakan bukti ketidaksiapan penyelenggara -bukankah tindakan-tindakan macam itu yang menghambat kedewasaan sepakbola negeri ini?


Baca juga: Liga (di) Indonesia Sebagai Liga Tergantung League

Pada akhirnya, kedewasaan kedua belah pihak pendukung pun akan diuji pada partai final Piala Presiden ini. The Jakmania harus bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah tuan rumah yang baik. Sementara Viking, harus bisa menunjukkan rasa hormatnya pada Jakarta. Persib juara atau tidak juara, Viking dan pendukung Persib lainnya harus bisa menjaga ketertiban dan kedamaian kota Jakarta.

Karenanya, di manapun tempat final Piala Presiden ini digelar, hal tersebut  akan menjadi ujian bagi segala pihak. Tak hanya keamanan dan pihak penyelenggara (yang sedari awal seolah tak mempersiapkan segala risikonya), kedewasaan masing-masing suporter pun akan diuji pada laga ini. Jika hasilnya buruk, hal itu membuktikan bahwa untuk saat ini, sepakbola Indonesia memang ah sudahlah. . .

Komentar