Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang direncanakan digelar di Makassar hari ini, Senin (17/10), diundur menjadi 10 November 2016 di Jakarta. Hal itu sudah diputuskan terkait dengan keluarnya surat FIFA per tanggal 14 Oktober 2016 yang bertandatangan Fatima Samoura selaku Sekretaris Jendral (Sekjen) FIFA.
Surat pengunduran jadwal kongres pun sudah ditandatangani Azwan Karim selaku Sekjen PSSI. Di sisi lain, sebetulnya masih ada masalah yang lebih penting ketimbang penetapan waktu dan tempat kongres.
Rupanya PSSI masih punya pekerjaan rumah terkait peserta dan pemilik hak suara pada kongres nantinya. Pekerjaan rumah itu diuraikan Akmal Marhali selaku Koordinator Save Our Soccer (SOS). Menurutnya, PSSI harus segera memverifikasi peserta kongres yang sesuai dengan statuta di FIFA, AFC dan PSSI. Sebab pada kongres nanti bertujuan untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif PSSI periode 2016-2020.
Berdasarkan Statuta PSSI yang sudah diperbarui kongres PSSI 2015 di Surabaya, disebutkan bahwa peserta kongres PSSI berubah dari 108 menjadi 105 pemilik suara yang tertera pada pasal 23 ayat 1. Rinciannya adalah 18 klub Indonesian Super League (ISL), 16 Divisi Utama, 32 Liga Nusantara dan 34 perwakilan asosiasi dari provinsi. Ditambah satu delegasi dari futsal, wasit, pemain, pelatih dan sepakbola wanita.
“Total 105 delegasi ini harus diverifikasi secara detail berdasarkan konstitusi organisasi yang berlaku. Jangan sampai yang tidak berhak mengambil jatah anggota yang sah. Ini akan menjadi masalah besar dan bisa membuat hasil Kongres digugat karena melanggar aturan yang ada," ujar Akmal, seperti dalam rilis yang dikirimnya.
Ia mengatakan demikian karena Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) SOS telah menemukan ada enam anggota atau pemilik suara harus dipertegas dan diperjelas statusnya. Enam anggota itu adalah Arema Cronus, Bali United, Madura United, Bhayangkara United, PS TNI dan juga wakil Asosiasi pemain. Lima klub tersebut dipertegas karena sejatinya federasi sebagai lisensor, dilarang mengganti Badan Hukum atau PT yang berbeda dalam satu klub.
“PSSI harus mengembalikan jatah peserta kongres kepada yang berhak memilikinya. Penanggung jawab sementara kongres, Hinca Panjaitan, sesuai Statuta FIFA akan tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang benar-benar menegakkan disiplin ilmunya untuk kebaikan dan kebenaran sepak bola Indonesia. Masyarakat bola akan menyematkan label tokoh reformis kepada Hinca bila berani melakukannya di detik-detik akhir masa jabatannya sebagai acting PSSI,” kata Akmal.
Ia juga menambahkan bahwa PSSI punya dua pilihan, yaitu mengembalikan hak keanggotaan kepada klub terkait atau tidak menyertakan enam klub tersebut pada kongres nanti. Tidak hanya klub, asosiasi pemain pun terjadi dualisme antara APPI pimpinan Ponaryo Astaman dan APSI yang dipimpin Irawadi D. Hanafi. Sejatinya yang berhak mendapatkan hak suara adalah APPI yang berafiliasi ke FIF-Pro dan tercatat di FIFA. Sementara Irawadi bukanlah mantan pemain.
Komentar