Pada 6 Oktober 2001, Aljazair melakoni laga persahabatan kontra Prancis. Ini adalah kali pertama keduanya bertemu dalam ajang sepakbola, sejak era kolonialisme Prancis atas Aljazair pada 1962.
Penjajahan masa lalu masih menyelimuti hati orang Aljazair. Laga vs Prancis memperlihatkan masyarakat Aljazair masih memendam emosi. Setiap kali para pemain Prancis memegang bola, pendukung Aljazair mencemooh. Bahkan penonton Aljazair menyusup ke lapangan Stadion Stade de France yang membuat laga mendadak ditunda.
Selepas 90 menit di lapangan, pendukung Aljazair membakar bendera Prancis di luar stadion. Media Prancis menggambarkan mereka sebagai kaum brutal. Padahal kemarahan mereka mengacu pada satu peristiwa kolonialisme Prancis terhadap Aljazair.
Kolonialisme, dalam arti sebenarnya, adalah peristiwa yang kelam, terkhusus bagi penduduk Aljazair. Memori-memori mengerikan seakan muncul kembali di benak setiap penonton laga Aljazair vs Prancis. Mereka melihat si penindas dan yang ditindas berada dalam satu lapangan.
Pada pertandingan tersebut, penonton Aljazair tidak hanya ingin kemenangan, tetapi juga menunjukkan keberanian dan kebangkitan usai merdeka. Mereka menunjukkan keberanian, dengan menginvasi lapangan serta membakar bendera Prancis di luar stadion.
Pada dasarnya, pertandingan antara tim kolonial dan bekas jajahannya, lebih dari sekedar sepakbola. Tujuannya adalah “memaafkan” secara ikatan sosial dan politik, atau dalam dunia sepakbola disebut Fair Play. Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) berperan penting dalam mengendalikan semua itu, tapi tidak demikian.
Sejak didirikannya FIFA, sebagai pengendali penuh sepakbola global, rasa kolonialisme sangat kentara. Bukan tanpa alasan, FIFA didirikan oleh negara kolonial, yakni Prancis, Jerman, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, dan Swedia. Bahkan penamaan nama FIFA sendiri berbahasa Prancis: Fédération Internationale de Football Association.
Swiss juga terlibat dalam pembentukan FIFA, tetapi sungkan disebut sebagai negara kolonial. Menurut Zen RS dalam Ruang Pandit, Swiss memperdagangkan manusia ke berbagai negara. Kolonial versi Swiss lebih menguntungkan secara ekonomi ketimbang kolonial pada umumnya.
Selain terkenal akan kolonial, negara-negara pendiri berasal dari Benua Eropa. Menurut penulis Emmanuel Jacob dari Honi Soit, kekuatan kolonial Eropa berusaha mengendalikan sepakbola global dan menghalangi negara-negara saingan dari wilayah lain untuk mendapatkan pengakuan.
Joao Havelange yang merupakan presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) ketujuh periode 1974-1998 mengubah sikap FIFA. Sederhananya, ia yang mengubah sepakbola dari Eurosentris dan dikuasai negara bekas kolonial; negara-negara non-Eropa dilarang bergabung dengan FIFA.
Politik yang dilakukan Havelange, berupa jaminan negara-negara ketiga mendapat slot di FIFA. Caranya, Havelange blusukan langsung ke negara ketiga, dan mengatakan: “jika memilih saya dalam pemungutan suara capres FIFA, akan mendapat slot di FIFA”. FIFA pun menjadi inklusif di tangan Havelange.
Havelange mempermudah syarat keanggotaan FIFA. Sehingga dari waktu ke waktu, peserta Piala Dunia era Havelange bertambah banyak. Jaringan FIFA, menurutnya, memang harus diperluas agar berpengaruh secara global.
Sikap Havelange tidak menutup kemungkinan untuk membuka keran industrialisasi sepakbola. Jika FIFA terus menerus berhubungan dengan negara kolonial atau Eropa dan membiarkan negara lain, pengaruh politik tidak akan sejauh sekarang.
Setelah merangkul negara-negara korban kolonial di luar Eropa, Havelange membuat gebrakan siaran turnamen Piala Dunia yang saat itu masih terpusat di tuan rumah. Hal itu mempersulit masyarakat mancanegara menyaksikan pertandingan.
Kedatangan Havelange pun mengubah peraturan tersebut. Havelange memberikan hak siaran kepada International Sports and Leisure (ISL). ISL pun menyiarkan pertandingan Piala Dunia secara global. Havelange sadar betul besarnya uang yang bisa diperoleh dari siaran ISL.
Meski begitu, tetap saja slot negara-negara Eropa lebih banyak dari benua lain. Ideologi Eurosentris sejatinya memang ingin memperkuat kekuatan sepakbola Eropa selamanya. Meski demikian, negara non-Eropa Barat atau Amerika Selatan berkesempatan ikut Piala Dunia, bahkan juara.
Jika menengok perhelatan Pada Piala Dunia 2018, FIFA mengalokasikan empat belas slot untuk negara-negara Eropa (termasuk negara tuan rumah Rusia); lima untuk Afrika; masing-masing empat untuk Asia dan Amerika Selatan; tiga untuk Amerika Utara, Tengah, Karibia; dan tidak ada untuk Oseania. Mungkin tidak mengherankan bahwa, kecuali Argentina dan Uruguay, pemenang Piala Dunia adalah bekas kekuatan kolonial: Italia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol. Tidak ada tim nasional dari Afrika, Asia, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia atau Oseania yang pernah mencapai final Piala Dunia.
Dalam urusan menjadi tuan rumah, FIFA juga lebih sering memilih negara Eropa, disusul Amerika Selatan dan Utara. Pada dekade 2000, Korea Selatan/Jepang (2002), Afrika Selatan (2010), Rusia (2018) dan Qatar (2022) baru mendapat jatah tuan rumah. Sejak FIFA berdiri, Asia butuh 98 tahun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertamanya, 106 tahun untuk Afrika, dan 118 tahun untuk Timur Tengah.
Bagaimana pun, FIFA menegaskan sepakbola terhindar dari urusan politik. Padahal FIFA berdiri atas dasar politik, dibentuk negara-negara kolonial, dan Eurosentris. Sederet masalah politis telah hadir sejak awal FIFA berdiri, dan masih politis hingga saat ini.
Invasi ke Ukraina dalam sepekan terakhir ini, membuat Rusia dikecam habis-habisan oleh dunia, termasuk FIFA. FIFA memberi sanksi timnas serta klub asal Rusia bertanding di turnamen Eropa dan internasional hingga waktu yang tidak ditentukan. Komite Olimpiade Internasional juga memberi sanksi untuk Rusia.
“Sebagai sebuah bangsa, ada harkat dan martabat yang meningkat lewat olahraga. Sudah ekonomi hancur, harkat dan martabat juga hilang,” ungkap Yusuf Arifin di Ruang Pandit. Rusia seakan tengah dikepung dunia.
FIFA, lagi-lagi, menelan ludahnya sendiri. Jargon sepakbola tanpa politik yang digembar-gemborkan, tidak lebih dari omong kosong. Menghukum Rusia semata, sama saja dengan FIFA membiarkan kesalahan-kesalahan serupa yang dilakukan negara lain.
Pada 1978, Piala Dunia bergulir di Argentina. Saat itu, Argentina memasuki tahun kedua dikuasai oleh rezim Jorge Rafael Videla. Videla terkenal pemimpin kejam dan brutal dalam sejarah Argentina.
Meski Argentina dikuasai rezim kejam, Piala Dunia tetap berlangsung hingga laga puncak. Padahal di balik kemeriahan sepakbola sedunia, masyarakat Argentina yang tidak sejalan dengan Videla dijebloskan ke penjara sampai dibunuh. FIFA seakan tutup mata dengan situasi Argentina sesungguhnya.
Hingga memasuki laga penutup, Videla diduga berulah. Ia masuk ke ruang ganti Peru, untuk meminta mengalah atas Argentina di babak final. Peru pun bermain ala kadarnya, dan Argentina berhasil menyabet trofi Piala Dunia 1978. Sampai saat ini, gelar juara Argentina tidak dicabut oleh FIFA.
Sama halnya dengan terpilihnya Qatar, negara Timur Tengah pertama, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Pemilihan Qatar sebagai penyelenggara sarat akan masalah nepotisme. Pada 2010, tepatnya dua pekan sebelum pemungutan suara tuan rumah Piala Dunia 2022, ada jamuan makan siang di Istana Elysee (istana kepresidenan Prancis) yang melibatkan Nicolas Sarkozy (Presiden Prancis 2007-2012), Tamim Al-Thani (Putra Mahkota Qatar), Sheikh Hamad bin Jassim (Perdana Menteri Qatar), dan Michel Platini (Presiden UEFA 2007-2015).
Sarkozy menawarkan Qatar untuk investasi sepakbola di Prancis dan pengakuisisi Paris Saint-Germain (PSG) yang tengah dirundung hutang. Qatar pun menyetujuinya, dan sebagai gantinya meminta menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.
Qatar langsung tancap gas membangun infrastruktur stadion yang terbilang mendadak. Selama proses pembangunan, ribuan pekerja imigran meregang nyawa karena kerja dalam waktu berlebihan. Terlebih cuaca panas ekstrim kerap melanda Qatar. FIFA tidak sampai memindahkan tempat bergulir Piala Dunia 2022, tetapi final Liga Champions 2022 pindah dari Rusia ke Prancis.
Sepakbola adalah politik. Namun yang jelas, keadilan harus ada dan terjaga. "Tidak mungkin olahraga dilepaskan dari politik. Yang harus dilakukan membawa sebuah keadilan dalam peraturan,” tutup Yusuf.
Komentar