Pada kualifikasi Piala Afrika 2008, Ethiopia berada di posisi terbawah grup setelah menelan kekalahan di dua pertandingan terakhir.
Hasil kualifikasi itu membuat pemerintah Ethiopia ikut campur masalah kepengurusan PSSI-nya Ethiopia (EFF) dengan memecat presiden EFF yang pada saat itu dijabat oleh Ashebir Woldegiorgis. Ia kemudian digantikan oleh Ahmed Yasin.
Keputusan pemecatan itu menjadi bumerang bagi sepakbola Ethiopia. Setelah pemecatan, FIFA lewat komite darurat lalu memberikan keputusan untuk memberi sanksi kepada federasi sepakbola Ethiopia. Sanksi itu membuat Ethiopia tidak bisa berpartisipasi di semua ajang kejuaraan sepakbola di dunia mulai Februari tahun berikutnya.
Penangguhan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2008. Hukuman lainnya berlanjut ketika semua hasil pertandingan babak kualifikasi Ethiopia untuk Piala Dunia 2010 dibatalkan. Kegagalan mereka untuk menyelesaikan babak kualifikasi Piala Dunia 2010 juga berpengaruh untuk menentukan kualifikasi Piala Afrika dan Ethiopia juga harus melewatkan Piala CECAFA (Piala Afrika Timer dan Tengah) 2008 karena sanksi dari FIFA ini.
Dalam statuta FIFA Pasal 13 dan Pasal 17 memang dikatakan bahwa pemerintah di suatu negara dilarang untuk mengintervensi federasi sepakbola. Apabila hal itu terjadi, maka FIFA akan memberikan sanksi kepada negara tersebut dengan dilarang ikut berpartisipasi di pertandingan-pertandingan sepakbola dunia.
Sanksi tersebut akhirnya dicabut pada November 2008 setelah EFF berhasil melakukan kongres untuk pemilihan ketua yang baru di bawah pengawasan FIFA.
Setelah pencabutan sanksi dari FIFA, Ethiopia mencoba bangkit dengan membenahi sepakbola negara mereka. Perubahan yang dilakukan juga berbuah hasil ketika setelah 31 tahun gagal lolos ke Piala Afrika, Ethiopia berhasil lolos dari babak kualifikasi dan bermain di putaran final Piala Afrika 2013.
Negara-negara yang Sempat Disanksi FIFA
Ethiopia bukan satu-satunya negara yang pernah mendapat sanksi FIFA karena pemerintah mengintervensi federasi sepakbola mereka. Indonesia pun pernah mendapat sanski dari FIFA ketika Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI.
Beberapa negara di Eropa juga pernah mendapat hukuman dari FIFA. Yunani menjadi negara tercepat yang menjalani sanksi dari FIFA dengan hanya empat hari. FIFA menghukum PSSI-nya Yunani (EPO) karena adanya dugaan politisasi dunia sepakbola di negara tersebut. Alasan cepatnya EPO disanksi FIFA karena mereka langsung mematuhi statuta FIFA dengan memperbaiki rekening olahraga yang harus diteliti parlemen setempat.
Kasus lainnya adalah Peru yang mendapat sanksi sejak 25 November 2008. PSSI-nya Peru (FPF) pada saat itu disanksi karena adanya perselisihan dengan pemerintah. Pemerintah Peru tidak mau mengakui pemilihan Manuel Burga sebagai presiden FPF.
Sanksi ini menggagalkan Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, klub-klub mereka juga dilarang untuk mengikuti Copa Libertadores dan wasit serta perangkat pertandingan lainnya juga dilarang memimpin pertandingan Internasional. Sanksi dicabut satu bulan kemudian, pada 20 Desember 2008.
Brunei Darussalam juga pernah menerima sanksi FIFA untuk kurun waktu cukup lama: dua tahun. Penyebabnya karena pemerintah Brunei membekukan Federasi Sepakbola Brunei (BAFA) dan menggantinya dengan FADB.
Negara lain yang pernah mendapatkan sanksi serupa adalah Nigeria, Iran, dan Irak. Mereka juga mendapat sanksi karena adanya intervensi pemerintah kepada federasi sepakbola masing-masing.
Lantas kenapa pemerintah tidak boleh intervensi kepada organisasi yang ada di wilayahnya?
FIFA adalah organisasi sepakbola dunia, di mana setiap federasi memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana cara mengakomodir pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda dalam satu pemikirian? Tidak mungkin untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing federasi yang boleh jadi ada kepentingan negara di dalamnya. Maka dari itu, FIFA membuat aturan main yang sifatnya adalah harus tunduk dengan segala peraturan FIFA.
Ketika kepentingan negara membonceng federasi sepakbolanya, sudah pasti hanya federasi negara tertentu yang bisa diakomodasi kepentingannya. Statuta dari FIFA ini yang wajib dijaga oleh anggotanya, karena ketika ada satu saja federasi yang mendapat keistimewaan, maka hal-hal buruk akan terjadi bagi konsistensi FIFA.
Mereka diharapkan bisa terus menjaga statutanya dari gugatan federasi anggotanya yang lain. Meski demikian, hal itu juga tidak menandai jika FIFA adalah organisasi yang tak bisa diboncengi oleh kepentingan politik. Jadi, semuanya memang tidak jelas.
Namun dari semua itu, memberi sanksi kepada Ethiopia pada 29 Juli 2008 dinilai menjadi langkah "sadis". Bagaimana tidak, negara-negara yang biasanya dikendarai kepentingan politik negara adalah negara-negara berkembang.
Komentar