Verifikasi Instan Khas Indonesia

Editorial

by Dex Glenniza 51452

Dex Glenniza

Managing editor of Pandit Football, master of sport science, bachelor of science (architecture actually), licensed football coach. Born with the full name of Defary Glenniza Tiffandiputra, growing up with a nickname Dex Glenniza. Who cares anyway! @dexglenniza

Verifikasi Instan Khas Indonesia

Saat Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menuntut PSSI segera memberikan hasil verifikasi internalnya atas 18 kesebelasan, kita malah dibuat bingung sekaligus tertawa. Kok, bisa? BOPI sebenarnya memberikan tenggat waktu sampai 5 April 2017, alias kemarin, tapi kita sendiri belum mendapatkan kepastian soal verifikasi tersebut.

Hal yang lucunya, Edy Rahmayadi, sebagai ketua umum PSSI, sempat berbicara pada 29 Maret 2017, seperti yang kami kutip dari CNN Indonesia: “Sudah dari awal kami urus. Klub-klub ini, kan, bukan baru lahir. Mereka sudah profesional dan klub sudah siap bertanding dan jelas, dong, dia legal.”

Padahal jelas-jelas ada lima kesebelasan Liga 1 yang “baru lahir” seperti Bali United (2014), Bhayangkara FC (2016), Madura United (2016), PS TNI (2015), dan Pusamania Borneo FC (2014). Belum lagi jika kita juga memasukkan Arema FC yang sebelumnya bernama Arema Cronous.

Untuk poin tersebut, Edy sempat berbicara jika kesebelasan-kesebelasan yang berganti nama proses administrasinya telah diselesaikan sehingga sudah tidak ada masalah lagi, seperti kutipan yang saya dapatkan dari detikSport (27/01): “Secara administrasi sudah terselesaikan karena mereka bentuknya PT. Bisa saja PT beralih tangan dan yang penting terselesaikan secara administrasi."

Masih dalam sumber kutipan yang sama, saya juga menemukan kalimat ini: “Verifikasi sudah selesai. Jadi klub-klub yang bisa main di ISL (Liga 1) sudah pas dan sudah deal, yaitu 18 klub.”

Ingat, kedua kutipan tersebut adalah kutipan dari tanggal 27 Januari dan 29 Maret 2017. Saat itu, proses verifikasi yang dimaksud oleh Edy sebenarnya masih tidak jelas. Jika kesebelasan sudah profesional, seperti yang beliau katakan, lalu buktinya apa? Atau sebenarnya yang perlu diverifikasi itu PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) jangan-jangan?

Masalahnya, melalui ultimatum BOPI di atas, jika BOPI belum menerima hasil verifikasi tersebut sampai kemarin (saya merasa aneh menulis dengan acuan waktu seperti ini), maka BOPI tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi izin menggelar Liga 1.

Surat izin rekomendasi ini penting karena dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk mengeluarkan izin keramaian yang berkaitan dengan pertandingan. Jika ini semua tidak ada, maka bisa jadi Liga 1 akan molor, kecuali jika Liga 1 memang mau jalan tanpa adanya izin.

Verifikasi a la Indonesia

Tidak sampai di situ, kita mendapati hal menggelikan (sekaligus mengesalkan) lainnya dari COO PT LIB, Tigor Shalom Boboy. Ia menjamin bahwa berkas verifikasi yang dibutuhkan akan segera diselesaikan. Kutipan ini saya dapatkan dari Indosport pada Rabu (05/04) pukul 21:50 WIB: “Proses verifikasi bukanlah kali pertama kami lakukan dengan BOPI, dan BOPI sudah sangat mengerti akan permasalahan itu. Kami tidak berbicara deadline, tetapi kami patuh dalam melakukan verifikasi ini.”

Ada dua “komedi” pada kutipan di atas. Pertama, jika kita memerhatikan keterangan waktu, kutipan “kami patuh dalam melakukan verifikasi ini” baru ia ucapkan pada 5 April 2017 malam hari.

Jika yang dimaksud oleh BOPI dengan tenggat waktu (deadline) 5 April 2017 adalah sampai tengah malam, maka PSSI dan PT LIB hanya memiliki sekitar dua jam lagi untuk melengkapi verifikasi sejak kutipan tersebut keluar. Apalagi Tigor juga berkata jika ia tidak berbicara deadline, artinya mungkin (saya tidak tahu persis) ia melewatkan tenggat waktu.

Kedua, kutipan “Proses verifikasi bukanlah kali pertama kami lakukan dengan BOPI, dan BOPI sudah sangat mengerti akan permasalahan itu” seolah (lagi-lagi, saya tidak tahu persis) menunjukkan jika verifikasi yang dilakukan oleh PSSI adalah verifikasi berdasarkan negosiasi, bukan standarisasi.

Hal ini berbahaya, karena bisa berujung pada (kemungkinan) verifikasi demi memuaskan keuntungan kantong pribadi. Sebenarnya bisa saja masih ada banyak kesebelasan Liga 1 (apalagi Liga 2, ya) yang tidak sehat tapi diloloskan secara paksa karena kedekatan.

Di lain kesempatan, kita juga melihat ada banyak infrastruktur yang ala kadarnya tapi ditulis dalam laporan sebagai standar yang sudah dipenuhi.

Logikanya, jika verifikasi-verifikasi ini betul-betul dilakukan dengan baik dan benar, maka kita tidak akan menemukan, misalnya, kesebelasan yang nantinya akan menunggak gaji, kesebelasan yang tiba-tiba kehabisan ongkos untuk bermain tandang, lapangan yang tidak rata (kecuali standar verifikasi Indonesia memang memaklumi lapangan yang jelek), dan lain sebagainya.

Namun, sebenarnya BOPI sendiri memberikan lima syarat berikut untuk memverifikasi 18 kesebelasan peserta Liga 1, yaitu:

  1. Legalitas/manajerial operator kompetisi,
  2. Legalitas kesebelasan,
  3. Kewajiban pajak kesebelasan; terkait NPWP,
  4. Perlindungan kepada para pelaku, seperti pelatih, pemain, dan ofisial; semuanya harus memiliki kontrak kerja yang jelas, dan
  5. Keberadaan pemain asing untuk menunjukkan KITAS (surat izin tinggal) sebelum kompetisi.

Verifikasi yang benar, verifikasi yang transparan

Menyeberang sejenak dari Indonesia, saya pikir menarik jika kita melihat laporan-laporan keuangan kesebelasan selain di Indonesia. Contohnya, Deloitte sebagai lembaga audit sampai selalu bisa mengeluarkan daftar penghasilan kesebelasan-kesebelasan dunia dan membuat Deloitte Football Money League dalam 20 musim terakhir. Cek laporan terbaru mereka di sini.

Kita bisa tahu jika tahun ini penghasilan Manchester United melampaui Barcelona dan Real Madrid meskipun mereka tidak bermain di Liga Champions UEFA. Data seperti penghasilan dari pertandingan (matchday), penyiaran (broadcast), dan komersial (commercial) bisa kita lihat secara terbuka dari laporan tersebut.


Baca juga: Mempertanyakan Kontribusi Langsung Suporter kepada (Finansial) Kesebelasan


Hal itu bisa tercapai karena transparansi yang dilakukan oleh kesebelasan-kesebelasan, ditambah proses verifikasi berupa audit yang juga benar yang dilakukan oleh auditor, dalam hal ini adalah Deloitte.

Padahal, tidak dimungkiri juga beberapa kesebelasan masih ada yang merahasiakan penghasilan mereka yang biasanya berkaitan dengan perjudian (yang dekat juga hubungannya dengan pengaturan skor) atau hal-hal lainnya. Namun secara garis besar, transparansi ini bagi mereka bukanlah sesuatu yang tabu.

Misalnya, meskipun masih dalam perkiraan, kita tahu persis berapa nilai kontrak Paul Pogba sehingga ia bisa disebut sebagai “pemain termahal dunia”. Bahkan pada beberapa transfer yang nilainya dirahasiakan (undisclosed fee) sekalipun pihak kesebelasan tetap akan melampirkan laporan keuangan pada total kegiatan transfer mereka di akhir musim untuk diaudit.

Sekarang, coba hal tersebut kita implementasikan di Indonesia. Tidak ada yang tahu persis berapa nilai kontrak seorang pemain. Ada yang bisa membuktikan (bukan sekadar menjamin) jika Michael Essien adalah pemain termahal di Indonesia sekarang? Saat kami menanyakan pada agennya langsung pun ia bungkam dengan alasan manajemen Persib pun tak membeberkannya.

Kemudian berapa pemasukan kesebelasan Indonesia dari pertandingan, penyiaran, dan komersial? Apa suporter kesebelasan di Indonesia berkontribusi langsung kepada kondisi finansial kesebelasan tersebut? Hal-hal sederhana (menurut standar luar Indonesia) seperti ini lah yang masih dianggap tabu di Indonesia.

Bagaimana proses verifikasi mau berjalan baik jika tidak ada transparansi? Satu hal yang terbayang oleh saya jika ada kesebelasan yang sudah terverifikasi di Indonesia adalah bahwa prosesnya “yang penting beres” dari PSSI dan hanya PSSI saja yang tahu jika kesebelasan tersebut benar-benar layak, sehingga kita sebagai suporter hanya tinggal berdoa saja (padahal masih beli baju bajakan).

Bersambung ke halaman berikutnya

Komentar