Bagaimana Seharusnya Negara dalam Mengurusi Olahraga?

Editorial

by Dex Glenniza

Dex Glenniza

Managing editor of Pandit Football, master of sport science, bachelor of science (architecture actually), licensed football coach. Born with the full name of Defary Glenniza Tiffandiputra, growing up with a nickname Dex Glenniza. Who cares anyway! @dexglenniza

Bagaimana Seharusnya Negara dalam Mengurusi Olahraga?

Dr. Inge Claringbould, salah satu pembicara dari Belanda pada seminar manajemen olahraga yang saya ikuti di Jepang, memberikan contoh kasus dari negaranya untuk memahami pentingnya kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan olahraga. Jumlah penduduk di Belanda berkisar 17 juta orang. Mereka memiliki 3,9 juta atlet elit dari 10 juta atlet di tingkat amatir dan masyarakat. Ini artinya, ada sekitar 60% dari total penduduk Belanda yang dapat digolongkan sebagai masyarakat yang aktif berolahraga.

Dari angka 60% tingkat partisipasi masyarakat Belanda kepada olahraga di atas, di antaranya adalah 1,2 jutanya bermain sepakbola, 600 ribunya tenis, 590 ribunya memancing, 400 ribunya golf, dll. Sementara dari 10 juta masyarakat aktif tersebut, hanya hampir 2/5-nya saja yang menghasilkan atlet elit.

Selaras dengan penjelasan di Belanda, kita bisa melihat di Jepang. Promosi melalui kampanye "Sports for All" dan "Sports for Tomorrow" dilakukan tidak lebih sebentar daripada 50 tahun. Untuk kesehatan masyarakat, sekarang ini mereka memiliki angka partisipasi yang tinggi. Seperti yang bisa dilihat pada grafik di bawah ini, dengan angka yang mendekati Belanda, hampir 60% masyarakat Jepang setidaknya berolahraga rutin sekali dalam satu minggu.

Grafik perkembangan angka partisipasi olahraga di Jepang. Sumber: Osaka University of Health and Sport Sciences Grafik perkembangan angka partisipasi olahraga di Jepang (Sumber: Osaka University of Health and Sport Sciences)


Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, di mana saat ini ada lebih dari 50.000 orang tua di seluruh Jepang yang usianya mencapai angka di atas 100 tahun, yang menjadikan negara tersebut menjadi negara dengan tingkat umur tertinggi atau "the most lifelong country in the world".

Bagaimana dengan di Indonesia? Untuk diketahui saja, data partisipasi olahraga seperti di atas saja negara kita ini tidak punya.

Utamakan partisipasi daripada prestasi

Melanjutkan dari kolom editorial sebelum ini, jika kita membiacarakan dua contoh dari Belanda dan Jepang tersebut dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga, sejujurnya yang dibutuhkan dalam setiap kebijakan olahraga bukanlah keuntungan materi, tetapi peningkatan di tingkat akar rumput (grassroots atau pembinaan) dan juga partisipasi sebanyak-banyaknya.

Ini lah kenapa kampanye olahraga, seperti "Sports for All" dan "Sport for Tomorrow" yang dilakukan oleh Jepang, bisa berpotensi menjadi kebijakan yang lebih strategis. Kebijakan ini bukan mengedepankan prestasi, tapi lebih bersifat meningkatkan partisipasi dan pada akhirnya menyehatkan masyarakat.

Kenapa kampanye umum semacam ini bisa lebih strategis, efektif, dan efisien daripada berfokus pada satu cabang olahraga saja?
Bagan `double pyramid theory` mengenai Sports for All dan Elite Sports Bagan `double pyramid theory` mengenai Sports for All dan Elite Sports


Jika melihat bagan ‘double pyramid theory‘ di atas, kita akan menemukan bentuk yang mengerucut antara atlet elit yang berada di puncak, dengan ‘sports for all‘ yang berada di dasar piramida.

Jumlah atlet elit pastinya lebih sedikit daripada atlet amatir dan masyarakat. Pada prinsipnya, Masyarat akan melahirkan (to supply) atlet elit, dan atlet elit akan menginspirasi (to inspire) masyarakat untuk terus berolahraga, terutama jika mereka yang menginspirasi adalah mereka yang sukses (misalnya juara dunia, peraih medali emas di Olimpiade, dll).

Ini adalah sesuatu yang sangat logis: jika tidak ada peserta di level amatir dan partisipasi (rekreasi), maka tidak akan ada atlet yang dilahirkan.

Dengan kebijakan semacam ini, kesuksesan melalui prestasi memang tidak terjadi secara instan, butuh waktu bertahun-tahun, sama seperti Jepang yang butuh waktu tidak kurang dari 50 tahun untuk sehat dan juga sukses dalam bidang olahraga seperti sekarang ini.

Secara umum, beberapa strategi efektif yang Jepang lakukan adalah dengan memperbolehkan anak-anak (tak terkecuali, misalnya laki-laki dan perempuan, ada yang cacat, dan dari berbagai macam etnis) untuk berpartisipasi di olahraga sejak dini, bahkan bisa jadi kewajiban di tingkat sekolah melalui pendidikan jasmani (physical education).

Ini mungkin yang Indonesia kurang kuat untuk miliki. Saat ini saja misalnya, ada berapa sekolah dasar (SD) sampai tingkat selanjutnya (SMP dan SMA) yang mewajibkan pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) ke dalam mata pelajaran, berapa jam anak-anak sekolah kita berolahraga setiap pekannya, apakah anak-anak Indonesia memerlukan ekstra kurikuler tambahan untuk berolahraga?

Olahraga sama pentingnya dengan pendidikan

Menambahkan paragraf di atas, sebuah laporan dari beberapa perusahaan terutama perusahaan asing yang dilakukan oleh Tracer Study dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa banyak lulusan S1 asal Indonesia (bukan hanya dari ITB) yang dinilai tidak memiliki fisik dan mental yang baik.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia bahkan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, lulusan S1 dari Indonesia kebanyakan mudah sakit (kondisi fisik tidak fit), mudah menyerah ketika mendapat tekanan, dan pundungan.

Hal ini tentunya berakar jauh bukan dari universitas yang menghasilkan para S1 tersebut, tapi dari tingkat pendidikan yang paling bawah dan juga kebiasaan di masyarakat.

Bagaimana masyarakat Indonesia bisa sehat, senang (dari bermain di olahraga), memiliki mental tangguh, dan akhirnya berprestasi, jika pendidikan olahraga diperlakukan seperti "anak tiri" di sekolah kita?

Jam olahraga yang semakin sedikit di tingkat sekolah ini, bahkan bertambah semakin sedikit lagi dan tidak jarang untuk ditiadakan ketika para siswa/i berada di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA. Hal tersebut dianggap "sudah biasa" karena para siswa/i harus menyiapkan diri dengan lebih giat belajar agar bisa lulus SD, SMP, dan SMA untuk kemudian mendapatkan SMP, SMA, dan universitas yang bagus.

Tak heran juga, di universitas kecuali universitas berbasis olahraga (seperti di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI), hampir tidak ada lagi SKS yang mengandung pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi, para mahasiswa/i yang "tidak diwajibkan" untuk berolahraga akan semakin segan lagi dan sulit "merasa terpanggil" untuk menempa fisik dan mental mereka melalui lingkungan olahraga.

Secara jelas, opini miring seperti, "Apa, sih, pentingnya olahraga? Lebih penting juga belajar," harus dihindari untuk menciptakan keseimbangan bagi negara dalam kaitannya dengan olahraga.

Padahal menurut banyak penelitian di bidang sains olahraga, salah satunya adalah jurnal berjudul "Brain boost: sport and physical activity enhance childrenÂ’s learning" hasil penelitian dari Dr. Karen Martin, pada kenyataannya olahraga dan aktivitas fisik bisa meningkatkan kemampuan seorang anak untuk belajar, yaitu dengan menstimulasi otak mereka. Melalui langkah-langkah panjang ini lah peran penting pemerintah diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Kemudian kita juga jangan sampai melupakan konsep utama olahraga, yaitu untuk bermain. Seperti kata dasar "sport" yang berasal dari "dis-ports" dari Bahasa Perancis Kuno yang berarti "untuk menghibur diri" atau "untuk menyenangkan diri".

Masalah mental bangsa yang harus diubah

Selanjutnya juga di luar jam sekolah, mereka hampir tidak memiliki waktu untuk berolahraga kecuali melalui ekstra kurikuler atau les (misalnya ikut Sekolah Sepakbola atau SSB), semakin tidak tersedianya lapangan dan ruang terbuka hijau untuk bermain (bermain = bentuk paling sederhana dari olahraga) karena tergusur oleh banyaknya pembangunan, kalaupun tersedia lapangan tapi mereka harus membayarnya dengan harga yang tidak murah, ditambah lagi sistem transportasi yang tidak mendukung para pengguna sepeda dan pejalan kaki (biasakan berjalan agar sehat) yang trotoarnya semakin dijajah oleh pedagang kaki lima atau parkir kendaraan.

Itu lah kenapa mental masyarakat kita belum siap untuk dimanjakan dengan jalur sepeda khusus danjogging track yang terintegrasi di jalan umum. Bahkan shelter sepeda saja banyak yang tidak berfungsi, banyak sepeda yang hilang (tidak dikembalikan), dan kalaupun ada jalur khusus sepeda dan pejalan kaki, hampir pasti nasibnya akan berakhir sebagai (lagi-lagi) tempat berjualan atau tempat parkir kendaraan.

Kita bisa mengambil contoh kasus dari belum bagusnya mental masyarakat Indonesia dari beberapa contoh ini: Jika tidak ada polisi, apa semua orang akan mematuhi rambu lalu lintas? Bahkan ada polisi saja kita masih suka melanggar dan malah bangga karena melanggar. Apakah kita masih senang membuang sampah sembarangan?

Jika pertanyaan di atas bisa kita jawab dengan positif ("Saya adalah pengguna jalan yang tertib", "Saya selalu membuang sampah pada tempatnya", dll), mari kita lihat di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, para pengguna jalan yang lain. Maka, saling mengingatkan lah.

Lihat Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan bahkan Malaysia atau Singapura, mereka adalah negara yang "urusan melanggar lalu lintas dan membuang sampah sembarangan"-nya sudah terkubur jauh dan tidak dianggap sebagai masalah lagi. Itu semua terjadi karena negara-negara tersebut sudah berhasil memiliki masyarakat dengan mental yang baik, mental seorang juara, mental seorang yang ingin terus sehat. (Baca juga selengkapnya: 6 Ciri Manusia Indonesia)

Masalah mental ini tentunya berakar pada pendidikan. Itulah kenapa kesehatan masyarakat bukan saja menjadi urusan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tetapi juga Kementiran Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Jadi, bagaimana seharusnya peran negara dalam mengurusi olahraga? Jawabannya bisa kita dapatkan dari banyak contoh negara yang sudah sukses, yaitu: utamakan partisipasi daripada prestasi, serta tanamkan budaya berolahraga sejak dini kepada masyarakat. Ini adalah jalan yang masih sangat panjang untuk Indonesia.

Jika masih terus berkutat di sepakbola, olahraga Indonesia tidak akan maju

Sepakbola memang selalu menjadi buah bibir bagi masyarakat kita. Popularitas sepakbola bisa dibilang sudah tak terdandingi.

Tapi melihat kondisi sepakbola yang sedang tidak jelas seperti sekarang ini, ada baiknya kita tidak terlalu berlarut-larut fokus kepada sesuatu yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya (bahkan hampir mustahil) untuk menghasilkan prestasi dan world recognition bagi Indonesia.

Kalaupun PSSI sedang disanksi oleh FIFA, secara banal kami bisa bilang bahwa hal ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi status sepakbola Indonesia di mata internasional. Untuk apa terus mengurusi sepakbola? Prestasi seperti apa yang diharapkan oleh Indonesia? Juara dunia? Menjadi tuan rumah Piala Dunia? Atau "hanya" sekadar merajai Asia Tenggara?

Bukannya saran kami untuk benar-benar melupakan sepakbola. Tapi sebaiknya sepakbola memang terus menjadi hiburan bagi masyarakat, sebatas itu saja, jangan lebih.

Saran kami untuk Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), khususnya pada momen Sumpah Pemuda yang baru kita peringati akhir bulan lalu dan juga Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November kemarin, ditambah lagi dengan PSSI yang sedang tidak kondusif untuk diajak kerjasama dan berunding, maka ini adalah saat yang tepat untuk "melupakan urusan sepakbola" dan mulai fokus kepada cabang olahraga lain yang lebih berpotensi melahirkan prestasi dan kebanggaan negara.

Atau jika mereka ingin lebih efektif dan efisien, Kemenpora sebaiknya mulai bekerjasama terutama dengan Kementiran Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menciptakan budaya olahraga yang baik pada masyarakat, terutama anak-anak, agar Indonesia bisa memiliki masyarakat dengan fisik dan mental laiknya seorang juara.

Hal ini perlu dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat pada olahraga, sehingga masyarakat bisa sehat, senang (dari bermain di olahraga), dan pada akhirnya berprestasi. Kita harus tahu, ada hubungan yang saling menguntungkan antara kesehatan masyarakat, menciptakan atlet elit, prestasi atlet nasional, dan prestasi negara. Dan semua hal di atas harus dimulai dari level yang paling bawah, yaitu level partisipasi yang banyak melibatkan masyarakat.

Dan satu hal penting yang perlu sama-sama kita tanam adalah: butuh waktu yang sangat panjang bagi Indonesia. Kami berbicara tahap siklus yang bukan hanya tahunan, tapi bisa dekade-an. Iya, memang waktu yang selama itu yang dibutuhkan. Tidak ada kesuksesan yang terjadi secara instan, kesuksesan yang instan biasanya melibatkan banyak uang, dan melibatkan banyak uang akan membangun budaya korupsi yang bisa merusak mental bangsa.

Tulisan ini adalah buah dari hasil seminar yang penulis ikuti pada ‘NIFS International Sport Academy (NIFISA)’ di Kanoya dan Osaka, Jepang, yang berlangsung dari 30 Agustus sampai 16 September 2015.

Beberapa sumber data dan contoh kasus yang penulis ambil berasal dari para pemberi materi seminar yaitu Dr. Inge Claringbould, Ph.D., John Ross Cooper, B.PE., B.Ed., Katahiro Kitamura, M.PE., Hiroko Maeda, M.Ed., Kozo Tomiyama, M.PE., dan Yasuo Yamaguchi, Ph.D.

Selain tulisan ini, ada tiga tulisan lainnya dari kami di #AboutTheGame Detik Sport yang membahas mengenai kebijakan olahraga secara lebih lengkap:

Peran Penting Kebijakan Pemerintah dalam Memajukan Olahraga Sebuah Negara

Strategi Kebijakan Olahraga yang Membawa Kesuksesan

Pengembangan Olahraga Melalui Promosi dan Manajemen pada Acara Olahraga

Sumber foto: kemenpora.go.id

Komentar