Pentingnya Hak Atas Informasi di Piala Dunia

Cerita

by Agung Putranto Wibowo

Agung Putranto Wibowo

a freelance journo. full-time researcher. bachelor of law

Pentingnya Hak Atas Informasi di Piala Dunia

Pada suatu hari, seorang anak bertanya kepada ibunya, “Bu, mengapa ayah tak pernah kembali ke rumah ini?”. Sang ibu hanya diam atau pura-pura diam meski diam-diam dia memanjatkan doa agar suami baik-baik saja di luar sana. Si bocah terus bertanya dengan kalimat yang mirip, tetapi nada bicaranya semakin meninggi. Hal itu jelas mengganggu, sehingga sang ibu terpaksa menjawab dengan nada yang tinggi pula.

“Ayahmu jadi buruh bangunan untuk membangun stadion. Ibu juga tidak tahu persis kapan dia akan pulang atau berpulang. Ibu dengar banyak pekerja yang mati di sana!”

Sudah lebih dari satu bulan bocah itu membuat kliping dari koran-koran yang dia temukan di mana saja. Semua kabar bagus. Setiap tulisan mengandung makna sukacita. “STADION A BAKAL JADI YANG TERCANTIK DI SELURUH NEGERI” atau “STADION B SIAP MENGGELAR PIALA DUNIA.” Tiada yang menarik perhatian si bocah karena memang bukan itu berita yang dia cari sebagai anak seorang buruh bangunan di stadion.

***

Pada suatu hari di musim dingin, suhu mencapai minus derajat celcius. Meski begitu, suasana hati orang-orang di negara itu tampak cair karena esok mereka akan menggelar turnamen Piala Dunia. Sudut-sudut kota menyambut baik, tamu-tamu yang hadir juga disambut baik, kecuali para jurnalis.

“Mungkin negara kalian ada yang menganut prinsip kebebasan. Namun sayangnya tidak di sini, bung. Kalian hanya boleh memotret dan merekam jika ada tentara di sebelah kalian. Bagi yang diam-diam membangkang, negara ini akan jadi kuburan bagi kalian. Silakan pilih: menuruti kemauan tentara lantas pulang dengan selamat atau menuruti kehendak pribadi tetapi langsung kami mutilasi,” ujar pria berseragam yang pada kedua pundaknya bergelimpangan bintang-bintang.

Singkat cerita, turnamen Piala Dunia di negara itu berlangsung sukses tanpa hambatan berarti. Selama kurang lebih 30 hari, tak pernah ada berita mengecewakan. Satu-satunya kabar buruk hanyalah kesebelasan yang pada hari itu kalah dan mengalah.

***

Kedua cerita di atas murni rekaan dan tidak sungguh-sungguh terjadi. Namun bukan berarti hal itu mustahil untuk terwujud. Pada pertengahan April 2016, FIFA merevisi statuta sehingga lebih berfokus pada komitmen terhadap hak asasi manusia yang sudah diatur dan diakui secara internasional. Akibatnya FIFA menuntut adanya proposal hak asasi manusia dari negara-negara yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Sejauh ini ada tiga negara yang sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka pun menjawab tantangan FIFA dengan membuat proposal bernama “United 2026”. Isinya berupa strategi, upaya, dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Piala Dunia yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dari situ muncul pertanyaan: memangnya pernah ada tuan rumah yang membatasi akses informasi sampai-sampai FIFA menuntut adanya proposal hak asasi manusia?

Pada era globalisasi, hak untuk memperoleh informasi menjadi krusial. Berkat adanya jaringan internet, manusia bisa mengetahui apa yang terjadi di suatu wilayah tertentu tanpa perlu berada di tempat kejadian perkara. Pertandingan antara Jerman kontra Argentina pada final Piala Dunia 2014 lalu akan selamanya dicatat dengan skor 1-0 untuk kemenangan Jerman. Manusia di seluruh dunia sudah tahu hal itu tanpa perlu hadir ke Stadion Maracana di Brasil. Namun hak atas informasi tidak sesederhana itu.

Brasil pernah menghabiskan dana delapan juta dolar Amerika Serikat saat membeli empat balon pengintai yang dipasang selama Olimpiade musim panas 2016. Adapun fungsi balon tersebut adalah untuk memantau real-time traffic atau kunjungan aktif melalui internet yang menjangkau area seluas 160 kilometer persegi. Sebagaimana dilaporkan openglobalrights.org, para jurnalis jadi tak nyaman untuk meliput kegiatan. Mereka merasa ada sosok tak kasat mata yang mengawasi gerak-gerik mereka baik secara online maupun offline.

Amerika Serikat melalui juru bicara Donald Trump mempertimbangkan kebijakan yang mengharuskan adanya informasi media sosial di dalam aplikasi visa. Pada praktiknya nanti, petugas layanan imigrasi berhak meminta wisatawan untuk memberikan akses ke perangkat elektronik mereka sebagai syarat masuk. Hal itu tentu saja ditentang oleh aktivis hak asasi manusia yang menganggap pemerintahan Trump melecehkan privasi manusia secara digital.

Beruntung, perwakilan Amerika Serikat yang ikut menyusun “United 2026” masih cukup waras. Dalam salah satu klausul di proposal itu tertulis, “mengimbau agar tidak ada informasi media sosial yang dikumpulkan oleh negara tuan rumah dan perangkat tidak boleh digeledah di perbatasan atau titik masuk, serta membentuk dewan privasi dan kebebasan sipil untuk membahas persiapan keamanan acara tersebut.”

Proposal itu juga melindungi hak-hak lainnya. Mereka berkomitmen siapa pun yang terpilih jadi penyelenggara nantinya, wajib memiliki rencana keamanan yang meliputi pencegahan penangkapan secara diskriminatif terhadap demonstran dan jurnalis. Hal itu juga dilengkapi dengan klausul yang intinya mengizinkan jurnalis melakukan silang liputan dari olahraga ke politik atau ke isu-isu lain yang berkaitan.

Artinya, pada Piala Dunia 2026 nanti tuan rumah siap bersikap transparan. Sebagai pemilik rumah, dia mempersilakan para tamu untuk mengamati tiap ruang yang ada di rumahnya. Dengan begitu tidak ada lagi prasangka buruk terhadap tuan rumah yang diduga hanya mengambil untung tanpa peduli nasib warganya. Adanya proposal ini juga sinyal baik bagi para buruh di stadion yang kerap bekerja di luar batas kemampuan dan upah yang tidak sesuai standar.

Selain menghargai privasi dan hak digital, “United 2026” juga memperkuat kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat baik secara online maupun offline. Ketiga negara saling berjanji untuk menjaga jaringan internet tetap aktif selama Piala Dunia berlangsung. Bahkan dipaksa untuk meningkatkan kapasitas jaringan demi kelancaran lalu lintas digital yang seharusnya akan sangat sesak.

Jika dewasa ini masih ada penguasa yang memblokir layanan internet agar suatu acara dapat berjalan lancar, maka pada Piala Dunia 2026 nanti pola pikir itu harus diubah. Stadion-stadion bukan lagi tempat yang susah sinyal, melainkan tempat paling ramah sinyal. Setiap momen dalam pertandingan dapat langsung direkam dan disebarluaskan.

Hak atas informasi di Piala Dunia bukan sekadar akses seluas-luasnya terhadap laporan hasil pertandingan. Bagi para jurnalis yang bertugas di lapangan, hak atas informasi berarti jaminan keamanan. Mereka berhak meliput apa saja sesuai kaidah jurnalistik. Ketika kreativitas dan daya imajinasi jurnalis tidak diawasi atau dibatasi, di situlah kemewahan tertinggi seorang pewarta.

Selain itu, hak atas informasi juga berarti pemberitaan secara berimbang terhadap nasib para pekerja. Serikat pekerja seharusnya menjadikan Piala dunia 2026 nanti sebagai momentum untuk bangkit, supaya mereka punya daya tawar yang makin kuat terhadap kontraktor yang mengontrak jasa mereka. Agar tiada lagi kepala keluarga yang dibayar murah, agar tiada lagi jasad-jasad yang tergeletak begitu saja di pinggir stadion.

Sebelum semua hal-hal positif itu terwujud pada 2026 nanti, alangkah baiknya FIFA mengamati tiap sudut ruangan yang ada di Rusia. Bukan sebagai mata-mata, tetapi sebagai guru yang sedang mengawasi muridnya belajar. Piala Dunia 2018 seharusnya bisa jadi proyek percontohan hak atas informasi ini.

Komentar